entengtn

Enteng Tanamal

Pejuang Hak Cipta
Karya Cipta Lagu Indonesia

Dalam memberikan perlindungan serta mewujudkan hak – hak para Pencipta / kreator atas karya cipta lagunya maka negara dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia telah memberikan perhatian yang khusus dengan menerbitkan peraturan perundang undangan yaitu undang - undang hak cipta yang telah diundangkan sejak :

kumham

Undang - Undang Republik Indonesia Tentang Hak Cipta

1. UU RI No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.
2. UU RI No. 7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta.
3. UU RI No. 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta.
4. UU RI No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
5. UU RI No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang - Undang No. 28 Tahun 2014


Dalam Undang-Undang  Hak Cipta ada 3 kriteria yang sangat penting, yaitu Hak Cipta ( Pasal 1 ayat 1 ), Pencipta (pasal 1 ayat 2) dan karya cipta ( pasal 1 ayat 3 )

 

Pasal 1

  1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama‑sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
  3. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

 

Yang dimaksud dengan hak eksklusif pencipta pada pasal 1 ayat 1 yaitu Hak Moral dan Hak Ekonomi.  Yang tertera pada pasal 4

 

Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi

 

HAK MORAL


Pasal 5

(1)   Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

  1. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
  2. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
  3. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
  4. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
  5. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

(2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia

.(3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

 

Masa Berlaku Hak Moral


Pasal 57

  1. Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu.
  2. Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan.

Hak Ekonomi


Pasal 8

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

 

Pasal 9

    1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
      1. penerbitan Ciptaan;
      2. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
      3. penerjemahan Ciptaan;
      4. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
      5. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
      6. pertunjukan Ciptaan;
      7. Pengumuman Ciptaan;
      8. Komunikasi Ciptaan; dan
      9. penyewaan Ciptaan.
    2. Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
    3. Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Hak Ekonomi Terdiri Dari


Pasal 1

 

      1. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
      2. Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.

 

Sebenarnya dalam hak ekonomi untuk karya cipta lagu masih ada beberapa hak lagi antara lain : Hak sinkronisasi ( misal : digunakan di dalam theme song atau adegan dalam film, sinetron, iklan produk ) dan hak pencetakan ( misal : karya cipta lagu yang dicetak dalam buku musik dan diperjual belikan ) tetapi dalam undang – undang hak cipta ini belum diundangkan secara detail.

Masa Berlaku Hak Ekonomi


Pasal 58

  1. Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
    1. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
    2. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
    3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
    4. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
    5. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
    6. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
    7. karya arsitektur;
    8. peta; dan
    9. karya seni batik atau seni motif lain,berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
  1. Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, pelindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
  2. Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

 

Hak penggandaan (mechanical), hak sinkronisasi, maupun hak pencetakan di Indonesia biasanya Pengguna secara langsung  berhubungan dengan Pencipta lagu yang akan digunakan karya cipta lagunya dan tertuang dalam suatu perjanjian pemakaian karya cipta lagu Tetapi di dunia internasional biasanya hak – hak tersebut melalui satu wadah yaitu Music Publisher.

Tetapi untuk hak mengumumkan (Performing right), baik di dunia internasional maupun di Indonesia, Pencipta lagu untuk mendapatkan manfaat ekonominya berupa royalty, pengelolaannya harus melalui suatu wadah yang disebut LMK (Lembaga manajemen kolektif) sesuai Undang – undang hak cipta no 28 tahun 2014 tentang hak cipta pasal 87, tetapi tidak mengurangi hak Pencipta lagu untuk menggugat secara hukum jika terjadi pelanggaran hak cipta.

Hal ini dikarenakan pencipta lagu kalau ingin berusaha sendiri untuk mendapatkan haknya jelas – jelas Pencipta lagu tersebut tidak mempunyai kemampuan, contohnya jika harus mendatangi setiap pengguna yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga dikarenakan pencipta lagu ini tidak mempunyai system dalam memberikan perijinan serta memperoleh pembayaran pendapatan atas manfaat ekonominya. Sebab itu Pencipta lagu harus memberikan  kuasa  kepada lembaga manajemen kolektif.

Dan untuk diketahui bahwa di dunia internasional di setiap negara lembaga yang menangani royalty ini sudah lama berdiri yang disebut  dengan Collective Management Organization (CMO).

Bagi Pencipta lagu untuk mendapatkan haknya sesuai undang – undang hak cipta, harus memberikan kuasa kepada LMK yang disebut sebagai pemegang hak cipta dalam undang – undang hak cipta pasal 1 ayat 4

 

Pasal 1

  1. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTING (LMK)


Pasal 87

  1. Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.
  2. Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif..
  3. Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.
  4. Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.

 

Lembaga manajemen kolektif (LMK) adalah hanya sebutan, tetapi eksistensinya harus memenuhi ketentuan sesuai dengan pasal 1 ayat 4, dan pasal 88 ayat 3 huruf c.

 

Pasal 1

  1. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

 

Pasal 88

(3)   Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

  1. memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;

 

LEGALITAS LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTING (LMK)


Pasal 88

(1) Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) wajib mengajukan Permohonan izin operasional kepada Menteri.
(2) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

  1. berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
  2. mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
  3. memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;
  4. bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan
  5. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

(3) Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti

 

LISENSI / IZIN MAUPUN BESARAN ROYALTY


Pasal 80

  1. Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).
  2. Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.
  3. Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.
  4. Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.
  5. Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

AUDIT KEUANGAN


Pasal 90

Dalam melaksanakan pengelolaan hak Pencipta dan pemilik Hak Terkait Lembaga Manajemen Kolektif wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui 1 (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media elektronik

Pasal 91

  1. Lembaga Manajemen Kolektif hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya
  2. (2) Pada 5 (lima) tahun pertama sejak berdirinya Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang ini, Lembaga Manajemen Kolektif dapat menggunakan dana operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya

 

 

Pasal 87

  1. Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.
  2. Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif..
  3. Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.
  4. Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.

 

EVALUASI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTING (LMK)


Pasal 92

  1. Menteri melaksanakan evaluasi terhadap Lembaga Manajemen Kolektif, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
  2. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Lembaga Manajemen Kolektif tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Pasal 89 ayat (3), Pasal 90, atau Pasal 91, Menteri mencabut izin operasional Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan izin operasional, serta evaluasi mengenai Lembaga Manajemen Kolektif diatur dengan Peraturan Menteri

Perbedaan Ijin ( Lisensi ) hak penggandaan ( mekanikal,sincronisasi, pencetakaan ) dengan ijin (lisensi) hak mengumumkan ( Performing right )


  1. Perijinan untuk hak mekanikal ( penggandaan ), hak sinkronisasi maupun hak pencetakan, pengguna harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pencipta lagu baru boleh menggunakannya untuk produknya. Jika pengguna menggunakan karya cipta lagu dalam kegiatan usahanya tanpa ijin dari pencipta lagu, maka jelas – jelas pengguna telah melakukan pelanggaran hak cipta dan dapat digugat secara hukum oleh pencipta lagu (pemilik hak cipta).
  2. Sedangkan untuk hak mengumumkan ( performaing right ) ada kesepakatan yang berlaku di dunia internasional yaitu bagi para pengguna boleh menggunakan lagu/musik apa saja dalam kegiatan usahanya, akan tetapi setelah disosialisasikan ( diberitahu ) oleh pemilik hak cipta atau LMK yang diberi kuasa oleh pencipta lagu, maka saat itu pengguna harus memiliki ijin (lisensi) penggunaan lagu/musik dalam kegiatan usahanya dan membayar imbalan berupa royalty penggunaan lagu/musik sesuai Undang - undang hak cipta. Dan untuk penggunaan lagu/musik oleh pengguna dalam periode sebelumnya tidak dianggap sebagai pelanggaran. Akan tetapi jika pengguna sudah diberitahu tetapi pengguna tetap tidak memiliki ijin dan masih menggunakan lagu/musik dalam kegiatan usahanya, maka jelas2 pengguna telah melakukan pelanggaran hak cipta.

Dasar pertimbangannya adalah jika suatu wadah ingin menjalankan usahanya itu dan harus menggunakan karya cipta lagu umpanyanya sebanyak 1000 lagu dan harus mendapatkan Ijin terlebih dahulu, maka hal itu akan menghambat dimulai kegiatan usahanya.

 

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL (LMKn)


Dalam undang – undang hak cipta no 28 tahun 2014 tentang hak cipta pasal 89, dijelaskan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif nasional (LMKn).

LMKn ini dibentuk oleh pemerintah khususnya oleh direktorat jendral HKI tetapi sama sekali tidak dimasukkan dalam struktur organisasi pemerintah berarti tidak ada anggaran apapun dan ini tampak agak aneh, untuk selanjutnyapun tidak ada penjelasan sebagaimana pasal dimaksud

LMKn hanya bertugas sebagai regulator dan pembuat aturan - aturan berupa juklak bagi LMK dan para pengguna.

Pasal 89

  1. Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:
    1. kepentingan Pencipta; dan
    2. kepentingan pemilik Hak Terkait
  2. Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial
  3. Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan
  4. Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Menteri

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Pertama di Indonesia

kcilogo

Di indonesia telah didirikan Lembaga Manajemen Kolektif LMK oleh para tokoh seniman musik yang diberi nama Lembaga Manajemen Kolektif Karya Cipta Indonesia (KCI).

  1. KCI didirikan pada 12 Juni 1990.
  2. KCI Didirikan oleh para seniman musik / pencipta lagu, simpatisan musik dan organisasi PAPPRI (Persatuan Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia)  yang disebut sebagai Pendiri.

pendirikci

 

  1. Berbadan hukum nirlaba
  2. LMK KCI mendapat kuasa dari Pencipta lagu Indonesia yang disebut pemegang hak cipta sesuai UU No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 1 ayat 4.
  3. Saat ini KCI mendapat kuasa sebanyak 2.800 Pencipta lagu Indonesia dengan karya cipta lagunya sebanyak 160.000 lagu, antara lain
    • Seluruh lagu Nasional yang digunakan oleh Negara seperti ciptaan WR. Supratman, Ismail Marzuki, Kusbini, El Manik, Gesang, H. Mutahar, Maladi, Ibu Sud, dll
    • Seluruh lagu tradisional dan seluruh lagu Pop Daerah
    • Seluruh lagu Nostalgia seperti ciptaan : A. Riyanto, Mus K. Wirya, Wedha Asmara, Titiek Puspa, Rinto Harahap, Pance Pondaag, Obbie Mesakh, Harry Tasman, dll
    • Seluruh lagu Melayu dan lagu Dangdut
    • Seluruh lagu Internasional / Asing
    • Sebagian lagu pop masa kini
    • Lagu rohani muslim dan kristiani
  1. Pada tahun 1991 KCI menjadi anggota CISAC ke 109 dari 136 Negara dan mendapat kuasa untuk lagu asing melalui reciprocal agreement dengan CMO Asing
ttd
Pada tanggal 15 Januari 1991, di Jakarta ditandatangani sebuah Reciprocal Agreement (Perjanjian timbal balik) antara YKCI (diwakili oleh Bpk. Enteng Tanamal) dengan BUMA STEMRA (Anggota Komite Asia Pasific CISAC) diwakili oleh Meneer Ger Willemsen.

  1. Saat ini KCI mempunyai 12 kantor perwakilan daerah di 13 Propinsi di Indonesia.
    1. Jakarta (Kantor Pusat )
    1. Jawa Barat ( Bandung )
    1. Jawa Tengah ( Semarang)
    1. Jawa Timur ( Surabaya )
    1. Kalimantan ( Banjarmasin )
    1. Bali (Denpasar)
    1. Maluku ( Ambon)
    1. Sulawesi Selatan ( Makasar )
    1. Sulawesi Utara ( Manado )
    1. Sumatera ( Medan )
    1. Batam ( Batam )
    1. Nusa Tenggara Timur ( Kupang )
    1. Nusa Tenggara Barat ( Mataram )

Untuk Informasi Lebih Lanjut Kunjungi Website www.kci-lmk.or.id

kumhambg

Pencipta Lagu


Adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri – sendiri atau bersama – sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi

-UUHC RI-


Pencipta Lagu


 

Adalah suatu talenta yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai anugerah yang merupakan profesi khusus dan mulia.

-Enteng Tanamal-


etpiano

"Ketika sebuah karya cipta lagu diciptakan oleh pencipta lagu dan di masyarakatkan di masyarakat, maka pada saat itu terciptalah lapangan kerja untuk berjuta-juta orang, antara lain ; para penyanyi, musisi, penata musik, penari, industri musik, industri pertunjukan musik, industri pariwisata, para pelaku usaha yang menggunakan lagu dan musik untuk kegiatan usahanya, serta memberikan pendapatan bagi negara dari pajak dan lain sebagainya. Namun pada kenyataannya Para Pencipta Lagu hanya dianggap sebagai angin lalu saja."

                                                                                                                     -Enteng Tanamal-

Tokoh Performing Right.

Yang Pertama Kali di Dunia & Yang Pertama Kali di Indonesia

etpn


bourgetpn

Enteng Tanamal

( 9 Oktober 1944 )


Tokoh Pejuang Performing Right Indonesia

Pendiri LMK Karya Cipta Indonesia (KCI)

Ernest Alexandre Joseph Bourget

( 10 Maret 1814 - 2 Oktober 1864 )


Tokoh Pejuang Performing Right Perancis

yang Menjadi Tokoh Performing Right Dunia

Pendiri CMO SACEM

Pemrakarsa Hak Performing Right di Dunia

bourgetprf  Ernest Alexandre Joseph Bourget


Ernest Alexandre Joseph Bourget lahir 10 Maret 1814, dan meninggal pada 2 Oktober 1864. Berprofesi sebagai penulis buku, penulis lirik lagu untuk opera drama seperti Ofenbach, Parizot.

 

Satu saat ketika Bourget minum dan makan di salah satu cafe yaitu cafe Des Ambasadeurs, dia melihat ada pertunjukan musik yang ternyata memainkan salah satu karya lagu ciptaan nya, waktu sudah mau pulang dia disodori bon yang harus dia bayar untuk makanan dan minumannya tetapi Bourget tidak mau bayar malah suruh memanggil yang punya cafe yaitu Morel dan Madamme Varin.

 

Bourget nyatakan tidak mau bayar bon itu, malah mengatakan pada pemilik café yaitu Morel bahwa anda harus ada ijin untuk memainkan lagu saya. Kemudian Morel mengatakan bahwa saya tidak perlu minta ijin dari anda karena lagu anda saya populerkan melalui pertunjukan musik ini.

 

Bourget tetap berkeras mengatakan bahwa anda harus dapat ijin dan membayar saya karena anda sudah mendapat banyak keuntungan dengan banyaknya pengunjung yang datang ke cafe ini, dan bukankah anda juga membayar pemusik dan penyanyinya, masa lagunya tidak dibayar.

 

Akan tetapi yang empunya cafe juga tetap pada pendiriannya bahwa ia telah mempopulerkan lagu Bourget, Bourget juga tidak mau membayar bon makan dan minuman tersebut karena dia berpendapat memangnya saya harus hidup hanya dengan mempopulerkan lagu saya ?

 

Masalah ini akhirnya dibawa ke pengadilan niaga di Siene pada tahun 1847 dan pada tahun 1848 Bourget memenangkan perkara ini yang menjadi cikal bakal perkara hak cipta lagu, khususnya hak mengumumkan / performing right.

 

Pada tahun 1850 Bourget bersama Victor Parizot dan Paul Henrion mendirikan LMK/CMO SACEM di Perancis dan merupakan CMO pertama di dunia sesudah itu diikuti didirikannya CMO-CMO di negara lain seperti ASCAP (Amerika) 1914, PRS ( Inggris ) 1914, BUMA STEMRA (Belanda) 1913, GEMA (Jerman) 1902, JASRAC (Jepang) 1939, KOMCA (Korea) 1961, COMPASS (Singapura) 1987, MACP (Malaysia) 1989, KCI ( Indonesia ) 1990, dll, yang sekarang tergabung dalam organisasi CMO dunia yaitu CISAC yang berkantor pusat di Paris Perancis.

Pemrakarsa Terwujudnya Hak Performing Right di Indonesia

 

etpn   Enteng Tanamal


 

Dari semua seniman musik yang terlibat dalam industri rekaman saat itu, para pencipta lagu adalah unsur yang paling kurang mendapat apresiasi yang baik dalam mendapat imbalan apalagi dengan diberlakukannya sistem flat pay ( jual putus )

 

Biarpun sudah dibentuk wadah pencipta lagu ( PAPPRI ) tetapi tetap tidak bisa membantu, padahal para pencipta lagu yang sudah membaktikan hidupnya sebagai pencipta lagu, sudah ratusan bahkan ribuan jumlahnya.

 

Pada tahun 1987 saya mendapat kesempatan ikut dalam rombongan Yamaha Musik Festival di Tokyo Jepang, yang pesertanya antara lain, Yopie Latul, Swara Mahardika dan Trio Libels yang membawakan lagu “Kembalikan Baliku” ciptaan Guruh Sukarno Putra. Saat di Tokyo saya mendapat kesempatan berkunjung di suatu wadah pencipta lagu yang bernama Jasrac (CMO) yang diberi kuasa oleh pencipta lagu di Jepang, untuk mengelolah hak pencipta lagu sesuai undang – undang hak cipta di Jepang, yaitu hak ekonomi khususnya hak mengumumkan (performing rght).

 

Setelah berkunjung ke Jasrac saya baru tau bahwa pencipta lagu masih mempunyai hak mengumumkan di dalam undang – undang hak cipta yang memungkinkan untuk mendapat manfaat ekonomi atas karya cipta lagunya yang selama ini hanya terpaku pada industri rekaman yaitu hak menggandakan ( mechanical right ).

 

Setelah kembali dari Jepang, saya mempelajari Undang – undang Hak Cipta Republik Indonesia, dan ternyata ada hak pencipta lagu yaitu hak mengumumkan yang ada di dalam UU RI No. 6 Tahun 1982 tentang hak cipta, selanjutnya saya bicarakan dengan teman – teman tokoh musik Indonesia seperti Rinto Harahap, A Riyanto, Chandra Darusman, Titik Puspa, Guruh Sukarno Putra dan lain2, tentang wadah tersebut dan kami semua setuju untuk membentuk wadah tersebut.

 

Kami juga berhubungan dengan pemerintah pada saat itu khususnya Sekretariat Negara (SEKNEG) dengan bapak Murdiono sebagai menteri Sekneg dan Bapak Bambang Kesowo sebagai kepala biro hukum Sekneg saat itu dan mendapat dukungan penuh. Kemudian kamipun mulai menyiapkannya melalui pertemuan – pertemuan dan pembahasan - pembahasan serius dan rutin selama 3 tahun. Akhirnya pada tanggal 12 juni 1990 berdirilah wadah tersebut yaitu CMO Karya Cipta Indonesia (KCI) dan saya juga terpilih sebagai ketua umum yang pertama.

 

Saya adalah orang pertama yang memprakarsai terwujudnya hak pencipta lagu yaitu hak mengumumkan di kala semua orang termasuk para seniman musik sedang terbuai dengan kejayaan dalam industri rekaman yaitu yang berkaitan dengan hak mechanical right.

 

Sampai saat ini Karya Cipta Indonesia sudah berumur 26 tahun dan memiliki anggota Pencipta lagu dari seluruh Indonesia. KCI masih terus bekerja dan berusaha mewujudkan cita – cita mensejahterakan seluruh pencipta lagu Indonesia.

P r o f i l e    P e n u l i s

Nama : Hein Enteng Tanamal

Lahir   : 09 Oktober 1944


1. Seniman, Musisi, Pencipta Lagu.
2. Pelopor industri musik pop Indonesia sejak tahun 1960.
3. Pendiri dan ketua umum yang pertama organisasi Persatuan Artis, Pencipta
    Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia (PAPPPRI ) (1986 – 1994 ).
4. Pemrakarsa, Pendiri dan ketua umum pertama Yayasan Karya Cipta
    Indonesia (KCI) ( 1990 – 1996 ).

5. Dewan juri bintang radio nasional (1980 ).
6. Penyelenggara lomba cipta lagu nasional (1985 – 1995 ).
7. Dewan hak cipta Republik Indonesia ( 1997 – 2002 ).
8. Penghargaan dari pemerintah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
    pada tahun 2013 sebagai pejuang hak cipta.

9. Tim pengawas dan evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif nasional (LMKn )
    ( 2014 – 2017 ).
10. Ketua KP3R ( Koordinator, Pengelola, Penarikan dan Penghimpunan
     Royalty ) LMK ( Lembaga Manajemen Kolektif ) Hak Cipta.
11. Ketua badan pembina Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) ( 2002 sampai
     saat ini ).

Piagam Penghargaan Yang Pernah Diterima


Anggota Dewan Hak Cipta

Keputusan Presiden RI Nomor 54/M Tahun 1997

Tahun 1997

dewanhc

Anugerah Karya Bhakti Musik

Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Tahun 2013

baktimsk

 

Nara Sumber Forum Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI

Tahun 2007


narasumber

Dewan Juri Bintang Radio & Televisi Nasional

Menteri Penerangan & Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Tahun 1980


piagam yuri

Sejak tahun 1960, Saya sudah menjadi seniman musik Indonesia dan membaktikan hidup Saya berjuang memperjuangkan hak Pencipta lagu, sampai hidup para Pencipta lagu di seluruh Indonesia bisa sejahtera

Suara Hati Pencipta Lagu Indonesia


 

gesangmw

undang3

sengsara3

gombloh3

Salam Musik Indonesia